PENAINTERAKTIF.COM – Pengunduran jadwal Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari Oktober 2025 ke Februari 2026 memunculkan banyak sorotan. Keputusan yang terkesan mendadak ini dinilai minim transparansi dan komunikasi, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan kader.
Kurangnya Transparansi dan Komunikasi
Perubahan jadwal diumumkan tanpa sosialisasi yang memadai kepada seluruh pihak terkait, khususnya Pimpinan Daerah (PD) IPM Makassar sebagai tuan rumah penyelenggara. Minimnya koordinasi ini menimbulkan kesan keputusan sepihak dan kurang menghargai peran pengurus daerah. Akibatnya, sejumlah kader merasa ruang partisipasi mereka dibatasi, bahkan memicu ketegangan internal yang sebenarnya bisa dihindari jika sejak awal dilakukan dialog terbuka.
Dampak Negatif pada Persiapan dan Partisipasi
Pengunduran ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berdampak langsung pada persiapan logistik dan semangat kader. Banyak peserta yang telah mengatur jadwal dan agenda organisasi kini menghadapi ketidakpastian. Kondisi ini berpotensi menurunkan antusiasme kader dan menciptakan kegelisahan mengenai kepastian pelaksanaan muktamar.
Pelanggaran Etika Struktural dan Koordinasi Organisasi
Keputusan yang diambil Pimpinan Wilayah (PW) IPM Sulawesi Selatan bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar tanpa melibatkan PD IPM Makassar juga menimbulkan polemik tersendiri. Tindakan tersebut dianggap melanggar prinsip musyawarah dan etika kolegialitas, sehingga memunculkan protes keras dari pihak daerah. Praktik semacam ini dinilai mencederai tata kelola organisasi yang sehat dan berpotensi menggerus kepercayaan kader terhadap pimpinan wilayah maupun pusat.
Potensi Konflik Internal dan Penurunan Kredibilitas
Ketidakpatuhan terhadap prinsip koordinasi struktural dapat memicu konflik internal dan menurunkan kredibilitas organisasi di mata kader maupun Persyarikatan Muhammadiyah. Tindakan yang dianggap arogan dan melompati kewenangan daerah berisiko memperlebar jarak antara struktur pimpinan dengan basis kader.
Rekomendasi Perbaikan
Agar muktamar benar-benar menjadi ruang konsolidasi yang positif, perlu ada transparansi penuh dan komunikasi yang terbuka antara Pimpinan Pusat, Wilayah, dan Daerah. Setiap keputusan strategis sebaiknya melibatkan semua pihak yang berkepentingan, sehingga proses berjalan kolektif dan tidak menimbulkan kecurigaan. Prinsip musyawarah, adab organisasi, serta tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi demi menjaga marwah dan integritas IPM sebagai organisasi pelajar Muhammadiyah.
Muktamar seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan kader, bukan menambah daftar konflik internal. Jika komunikasi yang buruk dan koordinasi yang lemah dibiarkan, IPM hanya akan kehilangan kepercayaan dari kader sendiri. Inilah saat yang tepat bagi pimpinan IPM di semua level untuk kembali ke prinsip dasar organisasi: keterbukaan, kebersamaan, dan keadaban bermusyawarah. Dengan begitu, muktamar dapat berjalan sesuai harapan sebagai forum demokrasi pelajar Muhammadiyah yang berwibawa.
PENULIS: FARID (SEKRETARIS UMUM PD IPM KOTA PALOPO)
