PENAINTERAKTIF.COM – Muktamar adalah forum tertinggi dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Ia bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, memperkuat gagasan kader, dan menentukan arah gerakan ke depan. Muktamar seharusnya menjadi ruang konsolidasi ide, bukan panggung formalitas.
Namun, publik IPM kini menghadapi kenyataan pahit: Pimpinan Pusat IPM (PP IPM) justru kehilangan arah. Kejelasan pelaksanaan muktamar tak kunjung muncul, sementara kader di akar rumput kebingungan. Diamnya PP IPM menciptakan kekosongan kepemimpinan yang berimbas pada terganggunya dinamika organisasi hingga ke tingkat wilayah, daerah, cabang, bahkan ranting.
Lebih ironis lagi, pengumuman penundaan muktamar tidak datang dari PP IPM, melainkan dari tuan rumah, PW IPM Sulawesi Selatan. Situasi ini memperlihatkan buruknya komunikasi dan lemahnya manajemen organisasi di level pusat. Pertanyaan sederhana pun mengemuka: di mana PP IPM ketika kader menunggu kepastian?
Dalam beberapa waktu terakhir, PP IPM lebih sering tampil di ruang-ruang kekuasaan ketimbang di gelanggang perjuangan pelajar. Sikap tertutup, minim transparansi, serta enggan merespons kritik menjadi wajah baru PP IPM yang jauh dari idealisme kaderisasi. Isu strategis seperti batas usia kader pun tak pernah dijawab dengan tegas. Padahal, keterbukaan informasi adalah kunci menjaga kepercayaan kader.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, jargon “berdampak” yang kerap digaungkan hanya akan menjadi retorika kosong. IPM bisa kehilangan ruh gerakannya: membela, mendidik, dan mengorganisasi pelajar.
Sudah saatnya PP IPM menanggalkan sikap diam dan mulai mendengar suara kader. Evaluasi internal harus segera dilakukan, transparansi keputusan harus dibuka, dan keberpihakan kepada pelajar harus kembali menjadi prioritas. Tanpa itu semua, IPM akan terus berjalan di persimpangan jalan, dengan risiko kehilangan arah dan kepercayaan kadernya sendiri.
PENULIS : Zulfikar (Ketua Umum PD IPM Kabupaten Pinrang).
