PENAINTERAKTIF.COM – Resah, gelisah, dan gundah gulana. Itulah perasaan yang kini menyelimuti banyak kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Pertanyaan besar pun muncul: ada apa dengan IPM hari ini? Semakin banyak pimpinan yang seolah menganggap enteng amanah organisasi, padahal jelas bahwa kader IPM adalah orang-orang terpilih yang seharusnya menjaga marwah dan kepercayaan yang diberikan. Sikap abai seperti ini bukan hanya mengecewakan, tetapi juga merusak nama baik organisasi.
Fenomena ini makin terasa ketika sejumlah kader dan pimpinan terlibat dalam pelanggaran konstitusi organisasi. Misalnya, perihal rangkap jabatan yang secara tegas telah dilarang dalam AD/ART IPM Pasal 25 ayat 3 dan 4. Aturan tersebut melarang rangkap jabatan dengan organisasi politik maupun organisasi kepemudaan lainnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih ada pimpinan yang “gila jabatan”, bahkan rela menduakan organisasi demi kepentingan eksternal. Lebih miris lagi, ada yang tega merendahkan marwah IPM hanya demi kedekatan dengan pihak luar.
Kekecewaan kader semakin bertambah ketika Muktamar IPM—yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan para kader—justru ditunda. Padahal sesuai AD/ART Pasal 23 ayat 1, masa jabatan pimpinan hanya berlaku dua tahun. Dengan demikian, selesai atau tidaknya program kerja, setiap periode wajib dievaluasi dan disegarkan melalui forum muktamar. Penundaan ini menimbulkan kesan bahwa Pimpinan Pusat IPM (PP IPM) tidak serius mengemban amanah, sekaligus memicu kecurigaan di tingkat akar rumput.
Penundaan muktamar hampir seperempat periode berikutnya jelas sangat merugikan. Pertama, proses musyawarah di tingkat bawah ikut tertunda karena menunggu muktamar nasional. Kedua, banyak pimpinan daerah dan wilayah yang usianya sudah melewati batas sehingga tidak bisa lagi melanjutkan estafet kepemimpinan. Bahkan, muncul isu adanya rencana pengurangan usia kepemimpinan di tingkat wilayah, yang semakin menambah keresahan.
Sampai saat ini, PP IPM belum memberikan penjelasan resmi. Diamnya pimpinan pusat membuat kader bertanya-tanya: apakah ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi? Ketertutupan ini justru memperkuat kesan buruk di kalangan kader akar rumput.
Kami menegaskan, IPM harus segera mengembalikan marwah gerakan. Jangan lagi ada intervensi eksternal yang menyeret IPM ke dalam konflik kepentingan. Para pimpinan harus kembali bersikap sebagai pelajar yang berpikir kritis, menjunjung tinggi idealisme, serta menjaga kemurnian gerakan.
Yang paling ditakutkan adalah jika kader IPM kelak menjadi generasi yang menghalalkan segala cara demi ambisi pribadi. Jika itu terjadi, maka hilanglah identitas IPM sebagai poros gerakan pelajar yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan.
Organisasi kepelajaran seperti IPM seharusnya menjadi ruang belajar kepemimpinan yang sehat dan visioner. Penundaan muktamar dan maraknya pelanggaran konstitusi hanya akan mencederai proses regenerasi yang seharusnya berjalan alami. Jika kondisi ini dibiarkan, maka IPM berpotensi kehilangan kepercayaan kadernya sendiri. Karena itu, PP IPM perlu segera melakukan evaluasi internal, bersikap transparan, serta memastikan agenda muktamar terlaksana tepat waktu. Inilah jalan satu-satunya untuk mengembalikan kepercayaan kader, menjaga idealisme, serta mengokohkan kembali IPM sebagai rumah besar para pelajar Muhammadiyah.
PENULIS: Muh. Akram (Ketua Umum PD IPM Wajo)
