PENAINTERAKTIF.COM – Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi. Forum ini memiliki peran penting, bukan hanya untuk mengevaluasi kinerja Pimpinan Pusat (PP) IPM selama masa periodisasi kepemimpinan, tetapi juga untuk memperkuat silaturahmi antar kader dari seluruh Indonesia.
Lebih dari itu, muktamar adalah momentum strategis untuk menyatukan ideologi, mempertemukan gagasan, dan menyelaraskan arah gerak organisasi agar IPM senantiasa menjadi organisasi pelopor, pelangsung, dan penyempurna amanah sesuai dengan Khittah Muhammadiyah.
Namun, beberapa hari terakhir kader IPM di seluruh Indonesia dikejutkan oleh kabar yang kurang menyenangkan. Muktamar yang seharusnya digelar pada Oktober 2025 mendatang mendadak dijadwal ulang dan ditunda pelaksanaannya hingga Februari 2026. Keputusan ini sontak memicu diskusi hangat di kalangan kader, mengingat muktamar adalah forum strategis yang telah lama dinanti. Lebih mengejutkan lagi, penundaan tersebut diumumkan tanpa ada alasan yang jelas dan transparan dari PP IPM selaku pihak yang bertanggung jawab penuh.
Alih-alih memberikan penjelasan langsung, PP IPM justru hanya melemparkan tanggung jawab kepada PW IPM Sulawesi Selatan selaku tuan rumah muktamar. Padahal, hingga kini alasan penundaan itu pun belum dikemukakan secara gamblang. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa PP IPM sedang menutup-nutupi sesuatu dan mempermainkan sistem yang selama ini telah menjadi aturan baku organisasi.
Padahal jelas dalam AD/ART IPM, khususnya Pasal 25, ditegaskan bahwa batas usia kepemimpinan adalah 24 tahun. Dengan demikian, penundaan muktamar secara otomatis berimplikasi pada pelanggaran aturan dasar tersebut.
Pertanyaan besar pun tak terelakkan: ada apa dengan Pimpinan Pusat IPM? Muktamar yang seharusnya menjadi forum penyatuan pandangan kini justru dipersepsikan sebagai ruang untuk mempermainkan sistem dan memperpanjang masa jabatan.
PP IPM seakan lupa bahwa jabatan hanyalah amanah, bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Kader-kader terbaik yang semestinya tahun ini sudah naik ke jenjang pimpinan pusat, kini harus tertunda harapannya hanya karena keputusan sepihak yang tidak jelas dasarnya.
Ironisnya, IPM yang selama ini dikenal sebagai organisasi kader pelopor, pelangsung, dan penyempurna amanah, justru tercoreng oleh perilaku sebagian pengurus yang diduga mabuk kekuasaan. Organisasi yang seharusnya berjalan secara sistematis, disiplin, dan sesuai aturan, kini seakan kehilangan wibawanya karena terguncang oleh dinamika politik internal yang dimainkan oleh elit organisasi.
Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan bagaimana IPM yang semestinya menjadi ladang pertumbuhan dan pengkaderan bagi para pelajar, justru berubah menjadi arena permainan politik praktis.
Ruang belajar yang mestinya melatih kader muda agar tumbuh menjadi pemimpin masa depan, kini malah dikotori dengan kepentingan sesaat yang tidak sejalan dengan cita-cita besar Muhammadiyah.
Kepercayaan kader di tingkat bawah pun mulai terkikis. Mereka yang selama ini menaruh harapan besar kepada PP IPM merasa dikhianati oleh sikap yang tidak transparan, tidak komunikatif, dan cenderung oportunis. Bila kondisi ini dibiarkan, IPM bukan hanya kehilangan arah, tetapi juga kehilangan kepercayaan dari kadernya sendiri.
Oleh karena itu, PP IPM harus segera bersikap. Transparansi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan kader. Penundaan muktamar harus dijelaskan secara terbuka, apa alasan mendasar yang melatarbelakanginya, dan bagaimana dampaknya terhadap aturan organisasi.
Jika tidak, maka publik kader IPM akan terus menganggap bahwa PP IPM sedang bermain-main dengan amanah dan sistem yang semestinya dijaga.
IPM bukan milik segelintir elit, melainkan milik seluruh kader pelajar Muhammadiyah di Indonesia. Menjaga marwah organisasi berarti menjaga kepercayaan kader. Dan itu hanya bisa dilakukan jika PP IPM berani bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah mereka buat.
PENULIS: ARIFIN AMIR (KETUA PD IPM KOTA PALOPO BIDANG PERKADERAN)
